XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera. Adapun program stabilisasi dan rehabilitasi merupakan program jangka pendek.Langkah-langkah yang diambil Kabinet AMPERA mengacu pada. Jangka pendek mencakup periode 5. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah. Posts about kebijakan ekonomi. WARTA SEJARAH: PELITA (Pembangunan Lima Tahun)Widia Kusuma Wardani/S/B Pemerintah Letjen Soeharto (Orde Baru) yang dijalankan sejak terbentuknya Kabinet Ampera mempunyai tugas menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai prasyarat pelaksanaan pembangunan nasional. Tugas Kabinet Ampera disebut Dwidarma Kabinet Ampera. Program kerjanya disebut Caturkarya yang isinya adalah mencukupi kebutuhan sandang dan pangan; melaksanakan pemilihan umum(pemilu); melaksanakan politik luar negeri bebas aktif; dan melanjtkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme. Tugas pokok Kabinet Pembangunan disebut Pancakrida. Dalam upaya melaksanakan pembangunan dibidang ekonomi, pemerintah Jenderal Soeharto yang dikenal juga sebagai pemerintahan Orde Baru melaksanakannya melalui Repelita (rencana pembangunan lima tahun). Pembangunan ekonomi pada masa orde baru diarahkan pada sector pertanian. Hal itu dikerenakan kurang lebih 5. Indonesia memperoleh penghidupan dari sector pertanian. Bidang sasaran pembangunan dalam Repelita, antara lain bidang pangan, sandang, perbaikan prasarana, rumah rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Program pembangunan jangka pendek sering disebut pelita (pembangunan lima tahun), adapun program pembangunan jangka panjang terdiri atas pembangunan jangka pendek yang saling berkesinabungan. Masa pembangunan jangka oanjang direncanakan selama 2. Modernitas memerlukan sarana, salah satunya dengan pengadaan sarana fisik. Dalam mewujudkan program kerjanya, Kabinet Ampera membagi pelaksanaan tugas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek kabinet ampera dalam bidang perekonomian 1. Tanyakan detil pertanyaan; Ikuti; tidak puas? Salah satu program jangka pendek kabinet ampera dalam bidang perekonomian adalah 1. Menstabilitasikan ekonomi Komentar; tidak puas. Langkah-langkah yang diambil Kabinet Ampera. Pembangunan Jangka pendek dan. Tugas pokok itulah yang disebut Dwidarma Kabinet Ampera. MA Kelas XII Program IPA 2) Faktor ekonomi. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur. Jangka pendek mencakup periode 5. Pembangunan yang dilaksanakan di realisasikan dalam system pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan bentuk Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Pada pelita 1 ini, orde baru menyelesaikan fase stabilitas dan rehabilitasi sehingga dapat menciptakan keadaan yang stabil. Selama beberapa tahun, sebelum orde baru keadaan ekonomi mengalami kemerosotan. Pada 1. 95. 5- 1. Pada 1. 97. 6, laju inflasi dapat ditekan menjadi 1. Pada 1. 96. 8, inflasi dapat ditekan lagi menjadi 8. Berdasarkan hasil- hasil yang telah dicapai, kemudian dimulailah pelaksanaan pelita 1 pada tahun 1. Adapun titik berat pelita 1 adalah pada sector pertanian dan industry yang mendukung sector pertanian. MPR hasil pemilu 1. RI. Selain itu, MPR hasil pemilu 1. GBHN melalui Tap MPR RI No IV/MPRS/1. Di dalam GBHN 1. 97. II, yaitu : a) Tersedianya bahan pangan dan sandang yang cukup dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; b) Tersedianya bahan- bahan bangunan perumahan terutama bagi kepentingan masyarakat; c) Perbaikan dan peningkatan prasarana; d) Peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata; e) Memperluas kesempatan kerja. Program kerja cabinet pembangunan II, disebut Sapta Krida Kabinet Pembangunan II, yang meliputi: a) Meningkatkan stabilitas politik; b) Meningkatkan stabilitas keamanan; c) Melanjutkan pelita 1 dan melaksanakan pelita II; d) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; e) Melaksanakan pemilihan umum. Pelita III Pada 3. Maret 1. 97. 9, Pelita III mulai dilaksanakan. Titik berat pembangunan pada pelita III adalah pembangunan sector pertanian menuju swasembada pangan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Kabinet ini dilantik secara resmi pada 3. Maret 1. 97. 8. Program kerja cabinet pembangunan III, disebut Sapta Krida Pembangunan III, yang meliputi: 1. Untuk melaksanakan pelita IV, presiden seharto membentuk cabinet pembangunan IV. Titik berat pelita IV adalah pembangunan sector pertanian untuk melanjutkan usaha- usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industry yang dapat menghasilkan mesin- mesin sendiri, baik untuk mesin- mesin industry ringan maupun industry berat. Pelita V merupakan masa tinggal landas untuk memasuki program pembangunan jangka panjang kedua (PPJP II), yang akan dimulai pada pelita VI pada april 1. Titik berat pelita VI diarahkan pada pembangunan sector- sektor ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Serta keterkaitan antara sector industry dengan sector ekonomi lainnya. Pelita VI yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia kea rah yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit diatasi pada akhir tahun 1. Inflasi yang tinggi akibat krisis ekonomi menyebabkan terjadinya gejolak social yang mengarah pada pertentangan terhadap pemerintah orde baru. Kenaikan tariff BBM pada 1. Sejak saat itu terjadilah gelombang demonstrasi, kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran di ibu kota Jakarta yag kemudian menyebar ke seluruh wilayah di tanah air . Grafindo Media Pratama. Grafindo Media Pratama. Jakarta : Putra Nugraha. Grafindo Media Pratama. Halaman 1. 8Daftar Pustaka. Nana Supriatna, dkk, 1. IPS Terpadu Sejarah, Bandung: PT. Grafindo Media Pratama. Purwanta, H, dkk, 2. Sejarah, Bandung: PT. Jakarta : Putra Nugraha. Perkembangan Orde Baru . Sebagai langkah awal untuk menciptakan stabilitas nasional, Sidang Umum IV MPRS telah memutuskan untuk menugaskan Letjen. Soeharto selaku pengemban Surat Perintah 1. Maret 1. 96. 6 atau Supersemar yang sudah ditingkatkan menjadi Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS untuk membentuk kabinet baru. Dibentuk Kabinet Ampera yang bertugas: menciptakan stabilitas politik,menciptakan stabilitas ekonomi. Program yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut Caturkarya Kabinet Ampera, yaitu: memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan; melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1. 96. 6 (5 Juli 1. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1. 96. 6; melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan antikolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Presidium Kabinet dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Jadi, di sini terdapat dualisme kepemimpinan dalam Kabinet Ampera. Akibatnya, perjalanan tugas kabinet kurang lancar yang berarti pula kurang menguntungkan bagi stabilitas politik. Pada tanggal 2. 2 Februari 1. Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban Ketetapan MPRS No. Penyerahan kekuasaan tersebut merupakan peristiwa sangat penting dalam usaha mengatasi situasi konflik yang sedang memuncak pada saat itu. Penyerahan itu tertuang dalam. Pengumuman Presiden Mandataris MPRS, Panglima Tertinggi ABRI Tanggal 2. Februari 1. 96. 7. Pengumuman itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1. 96. 6 yang menyatakan apabila presiden berhalangan, pemegang Surat Perintah 1. Maret 1. 96. 6 berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Jenderal Soeharto selaku pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/ 1. 96. 6 pada tanggal 4 Maret 1. DPRGR mengenai terjadinya penyerahan kekuasaan. Pemerintah tetap berpendirian bahwa penyelesaian konstitusional tentang penyerahan kekuasaan tetap perlu dilaksanakan melalui sidang MPRS. Oleh karena itu, untuk menghindari pertentangan politik yang berlarut- larut, diadakan Sidang Istimewa MPRS dari tanggal 7 sampai dengan 1. Maret 1. 96. 7 di Jakarta yang berhasil mengakhiri konflik politik. Berdasarkan Tap MPR XXXIII Secara umum, kebijakan pemerintah Orde Baru terdiri atas kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Pemerintah Orde Baru meletakkan landasan yang kuat dalam pelaksanaan pembangunan melalui tahapan Repelita, keadaan kritis ditandai oleh hal- hal sebagai berikut. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian sehingga struktur perekonomian Indonesia lebih condong pada sektor pertanian. Komoditas ekspor Indonesia dari bahan mentah (hasil pertanian) menghadapi persaingan di pasaran internasional, misalnya karet alam dari Malaysia, gula tebu dari Meksiko, kopi dari Brasil, dan rempah- rempah dari Zanzibar (Afrika), sehingga devisa negara sangat rendah dan tidak mampu mengimpor bahan kebutuhan pokok masyarakat yang saat itu belum dapat diproduksi di dalam negeri. Tingkat investasi rendah dan kurangnya tenaga ahli di bidang industri, sehingga industri dalam negeri kurang berkembang. Tingkat pendapatan rata- rata penduduk Indonesia sangat rendah. Tahun 1. 96. 0- an hanya mencapai 7. Amerika per tahun, lebih rendah dari pendapatan rata- rata penduduk India, Bangladesh, dan Nigeria saat itu. Produksi Nasional Bruto (PDB) per tahun sangat rendah. Di sisi lain pertumbuhan penduduk sangat tinggi (rata- rata 2,5% per tahun dalam tahun 1. Indonesia sebagai pengimpor beras terbesar di dunia. Struktur perekonomian pada akhir tahun 1. Tingkat inflasi telah mencapai angka 6. PKI/BTI yang saat itu berkuasa dan dengan sengaja ingin mengacaukan situasi ekonomi rakyat yang menentangnya. Dalam mengemban tugas utama tersebut, berbagai kebijaksanaan telah diambil sebagaimana tertuang dalam program jangka pendek berdasarkan Tap. XXII/MPRS/1. 96. 6 yang diarahkan kepada pengendalian inflasi dan usaha rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pencukupan kebutuhan sandang. Program jangka pendek ini diambil dengan pertimbangan apabila laju inflasi telah dapat terkendalikan dan suatu tingkat stabilitas tercapai, barulah dapat diharapkan pulihnya kegiatan ekonomi yang wajar serta terbukanya kesempatan bagi peningkatan produksi. Dengan usaha keras tercapai tingkat perekonomian yang stabil dalam waktu relatif singkat. Dengan makin pulihnya situasi ekonomi, pada tahun 1. Indonesia mulai melaksanakan pembangunan lima tahun yang pertama. Berbagai prasarana penting direhabilitasi serta iklim usaha dan investasi dikembangkan. Repelita I dapat dilaksanakan dan selesai dengan baik, bahkan berbagai kegiatan pembangunan dipercepat sehingga dapat diikuti oleh Repelita selanjutnya. Perhatian khusus pada sektor terbesar yang bermanfaat menghidupi rakyat, yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian harus dibangun lebih dahulu, sektor ini harus ditingkatkan produktivitasnya. Bertumpu pada sektor pertanian yang makin tangguh itu kemudian barulah dibangun sektor- sektor lain. Demikianlah pada tahap- tahap awal pembangunan, secara sadar bangsa Indonesia memberikan prioritas yang sangat tinggi pada bidang pertanian. Pembangunan yang dilaksanakan, yaitu membangun berbagai prasarana pertanian, seperti irigasi dan perhubungan, cara- cara bertani, dan teknologi pertanian yang diajarkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Penyediaan sarana penunjang utama, seperti pupuk, diamankan dengan membangun pabrik- pabrik pupuk. Kebutuhan pembiayaan para petani disediakan melalui kredit perbankan. Pemasaran hasil produksi mereka, kita berikan kepastian melalui kebijakan harga dasar dan kebijakan stok beras. Akhirnya, pada tahun 1. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Hal ini merupakan titik balik yang sangat penting sebab dalam tahun 1. Indonesia merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia. Bersamaan dengan itu tercipta pula lapangan kerja dan sumber mata pencaharian bagi para petani. Swasembada beras itu sekaligus memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi, khususnya pangan. Pembangu- nan dalam periode PJP I dimulai dengan pelaksanaan Repelita I dengan strategi dasar diarahkan pada pencapaian stabilisasi nasional (ekonomi dan politik), pertumbuhan ekonomi, serta menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian. Ditem- patkannya stabilitas dan pertum- buhan ekonomi sebagai strategi dasar dalam Repelita I tersebut dengan pertimbangan untuk melaksanakan Repelita sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditentukan (diprioritaskan). Demikian pula pertimbangan untuk menitikberatkan pembangunan pada sektor pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian, didasarkan pertimbangan bahwa Indonesia adalah negara bercorak agraris yang sebagian besar penduduknya (6. Ini berarti sektor pertanian memberi sumbangan terbesar kepada penerimaan devisa dan lapangan kerja. Mengingat pula bahwa sektor ini masih memiliki kapasitas lebih yang belum dimanfaatkan. Oleh karena itu, salah satu indikasi yang disimpulkan dalam Repelita I ini adalah perlunya pengarahan sumber- sumber (resources) ke sektor pertanian. Secara lebih khusus, hal ini berarti meningkatkan produksi pangan dan ekspor. Adanya hubungan antarberbagai kegiatan ekonomi (inter- sectoral ) maka pertanian sebagai sektor pemimpin, diharapkan dapat menarik dan mendorong sektor- sektor lainnya, antara lain sektor industri yang menunjang sektor pertanian, seperti pabrik pupuk, insektisida serta prasarana ekonomi lainnya, misalnya sarana angkutan dan jalan. Kegiatan pembangunan selama Pelita I telah menunjukkan hasil- hasil yang cukup menggembirakan, antara lain produksi beras telah meningkat dari 1. Amerika dapat ditingkatkan menjadi 1. Amerika. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 4. Repelita I (1. 97. Setelah Repelita II dilanjutkan dengan Repelita III untuk periode 1. Repelita III dilanjutkan dengan Repelita IV (1. Pembangunan sektor industri meliputi industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin- mesin industri. PJP I telah diakhiri dengan Repelita V (1. Tahun 1. 97. 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat merumuskan dan menetapkan GBHN pertama merupakan strategi pembangunan nasional.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2017
Categories |